Pasal 29 ayat 3 uu kup. kurang dibayar maksimal 24 bulan. Pasal 29 ayat 3 uu kup

28 TAHUN 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KMK. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undangg-Undang KUP, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa: Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Ini diatur di Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 2,23%. Isi Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara umum mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai ajaran masing-masing. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP. 30 Juni 2022 e. (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. 1. 29. Terlambat. Jenis Sanksi Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 39 UU KUP. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada UU Cipta Kerja, diubah menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan. TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) PMK-18/2021, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). JAKARTA, DDTCNews – Skema sanksi administrasi yang ada dalam Pasal 19 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengalami perubahan. Dua pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: · Pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak membuat atau. 03/2015 tentang Perubahan atas PMK No. kurang dibayar maksimal 24 bulan. Dalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP ditetapkan bahwa: STP, SKP KB, serta SKP KBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. UU KUP Pasal 9 Ayat (4) UU CIPTA KERJA Pasal 9 Ayat (4) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan atas permohonan Wajib Pajak. ATURAN PELAKSANAAN. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP diatur lebih lanjut kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang. t. 3. a. begawan5060. 29. 29 Juni 2020. dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a PMK. Selain itu, Pasal 44B ayat (3) UU KUP dalam UU Cipta Kerja menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 8. 000,-Maka PPh terutang sebesar Rp. Pasal 27A ayat (1); Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%. 1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing. Sebagai pengingat, terdapat 4 upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. NOMOR 239/PMK. pertanyaan, bisakah perusahaan saya menerbitkan faktur pajak tertanggal juni 2012 tapi dilaporkan di masa januari 2013. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP 1. Perubahan Pasal 8 (5) UU. penelitian ini membatasi pada Pasal 39A UU KUP beserta penjelasannya. Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1), Pasal 98, Pasal 100, atau. SEJAK berlaku UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), aktivitas penggalian data dan informasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertambah 1 kategori. pengajuan keberatan telah diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 9/PMK. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP) sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Ia mencontohkan, Pasal 27A dihapus dalam revisi UU ITE. Kedua, Pasal 24 UU Pajak Bumi. (Pasal 29 ayat 1 UU KUP) (Pasal 31 UU KUP) 1. ” Hal ini menegaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar. dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. UU Cipta Kerja],” bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 18/2021, dikutip pada Senin. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 17/PMK. Berikut adalah cuplikan Pasal 29 UU KUP. "UU 16 tahun 2000. Ayat (9) Cukup jelas. Adapun terdapat 3 jenis sanksi administrasi pajak, berikut jenis-jenis nya: a. Revisi UU KUP dan Risiko Fiskal Pascapandemi. t. PASAL 13 UU KUP. 000 tapi cukup stp pasal 14 ayat 4 2% X 4000. 03/2015. UU ini mengatur bagaimana hukum materiil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Bahwa Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah dasar hukum untuk penerbitan STP jika PKP membuat Faktur Pajak yang, tidak benar, bukan untuk pelaporan SPT Masa yang tidak benar; 3. Semoga memberikan informasi bermanfaat. 29. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sanksi Administrasi (Ketentuan Tarif Sanksi Pajak) 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. Urgensi Revisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE Putusan MK No. Sanksi Bagi Pegawai Pajak (Pasal 36A ayat (3) UU KUP) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. (Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak) II. Ketentuan Pencegahan (Pasal 29 dan 30 UU PPSP) Atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 1. d. Sesuai Pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya. Pasal 32 ayat (3) UU KUP (P-2) berbunyi: “orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. d. Sanksi Bunga. ATURAN PELAKSANAAN. 000. Mengingat : 1. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU KUP disebutkan tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. 13 November 2009 at 12:53 pm. Pasal 12 ayat 1 UU KUP. Perubahan tersebut berupa penambahan Pasal 43 ayat (1a). SPT tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tak disampaikan. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. ARTIKEL TERKAIT. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dimulai sejak 2015. Angka 13: Diisi Pasal mendasari alasan pada angka 11. Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyebutkan sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT, yaitu: 1. Adanya ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP menimbulkan potensi kerugian Pemohon akibat adanya kewenangan mutlak Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Begitupun tarif imbalan bunga pajak yang sedikit lebih besar dibandingkan. Pasal 9 ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Kemudian pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 50. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat. 74 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut ketentuan pengungkapan ketidakbenaran, yaitu di Bagian Ketiga, Pasal 7 dan Pasal 8 dan diberi judul “Pengungkapan Ketidakbenaran”. Pasal 1 (UU No. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 000. d. d. Pengujiannya disebut pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan seorang komisioner. Tutup. Direktur Jenderal PajakC. Sebelumnya dalam UU KUP bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar) per bulan dengan tidak ada. Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila. Pajak Penghasilan Pasal 21. SPHP juga harus dilampiri dengan daftar. Pasal 13 Ayat 3 UU KUP Sanksi Administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (S K P K B) Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. Pasal 8 ayat 3 uu kup : “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas. Ketiga, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di. Bahasa asing yang dapat digunakan dalam pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) UU KUP adalah bahasa Inggris. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang. 10/2020. t. 3. 7 tentang. “Pasal 34 UU KUP melarang kami memberikan data wajib pajak,” ujarnya. Ilustrasi Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama. Perubahan Pasal 8 (5) UU. d. 03/2014. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi. Dasar hukum mekanisme pengajuan keberatan sendiri telah diatur dalam Pasal 25 UU KUP dan aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. d. bukan wajib pajak maka keberatan pajak tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP; dan; Wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR 11998 tentang Politik. bahwa ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. Intinya, pasal 8 ayat (3) UU KUP dipakai untuk menghentikan proses pemeriksaan bukti permulaan dan supaya tidak ditingkatkan di proses penyidikan. 34. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Pengangsuran dan Penundaan. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing. pasal 25 ayat (9). Hal ini sebagaimana diinfokan Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers. No. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. . 03/2013 . Pada bagian Jenis Pajak, pilih kode 411125-PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi atau Badan. Ya, ada! Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b UU KUP menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja: (a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, (b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada. t. Pasal 15 (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. UNDANG. ARTIKEL TERKAIT. Untuk membantu wajib pajak memahami perubahan dalam UU HPP, berikut kami paparkan tabel komparasi UU HPP dengan. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Asalkan disetujui menteri keuangan,. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. 2% dari pajak yang ditagih. d. Ilustrasi. Sesuai dengan Pasal 27B Ayat (1) UU KUP, wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi. Pasal 8 (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah. (2)Lembaga penempatan tenaga kerja swasta•Pasal 27B ayat (8); dan •Pasal 44B ayat (3), UU KUP stdtd UU Cipta Kerja PMK NOMOR 18/PMK. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. 15. Rumus Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pertanggung-jawaban pidana atau asas mana yang mendasari Pasal 39A UU KUP; (2) siapa sajakah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 39A UU KUP; dan (3). PPh Pasal 29 Rp. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. Tak hanya. Juni 03, 2020. 13. Dalam tulisan sebelumnya telah dibahas mengenai bagian UU Cipta Kerja yaitu Pasal 111 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 112 tentang PPN. Sanksi denda tidak. Apabila Wajib Pajak terlambat membayar PPh Final yang terutang diterbitkan STP (sanksi berupa bunga) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang KUP:. Putusan Pengadilan Pajak. Sesuai Pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah. 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) UU KUP s. d. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan. Kepala Kantor Imigrasi. Di dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. PPh pasal 23 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 **) Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. pdf. Dengan ketentuan penerapan sanksi denda seperti tertera di Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP, dengan sendirinya proses pengajuan banding otomatis menjadi tidak murah. Terdapat ketentuan tambahan dalam Pasal 14 ayat (5a), (5b) dan (5c) UU KUP Pasal 14 ayat (5a) UU KUP Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Pasal 14 ayat (3) UU KUP : Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat. bagaimana hak dan persyaratan agar pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dijelaskan dalam video ini, selamat. Di dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data. Isi Pasal 25 ayat (7) UU KUP adalah : Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan. Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang UU No. UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4) a. Tarif sanksi pajak atau tarif bunga sanksi administrasi pajak yang berlaku 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021 sebesar terendah 0,52% hingga tertinggi 1,77% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor – 13/KM.